Upah Selama Skorsing

Ruang Sidang PHI

Ada kekacauan penafsiran atas upah yang seharusnya diterima karyawan selama skorsing. Seharusnya karyawan tetap menerima upah penuh selama menjalani skorsing sekalipun lebih dari tiga bulan karena menunggu keputusan dari LPPHI sehubungan dengan proses PHK.

Tetapi penafsiran yang terjadi saat ini karyawan yang di skorsing hanya mendapat upah penuh selama tiga bulan dan setelah tiga bulan upah tidak lagi dibayarkan.  Apakah penafsiran ini benar? Coba kita lihat PKB Pasal 73 Ayat 2:

Jangka waktu skorsing dalam ayat (1) paling lama 3 (tiga) bulan berhak atas Upah sebesar 100 % (seratus persen) dari Upah sebulan.

Makna dari pasal ini ada dua hal yaitu:
1. Skorsing diberikan paling lama 3 bulan maka setelah 3 bulan karyawan yang bersangkutan bisa kembali masuk kerja dan menjalankan pekerjaannya.
2. Selama skorsing yang 3 bulan itu, karyawan yang bersangkutan tetap mendapat upah 100%. 

Cob kita lihat lagi ayatnya yang ke 3:

Dalam hal Pekerja menunggu keputusan dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial apabila Pekerja dalam proses Pemutusan Hubungan Kerja, maka selama skorsing tetap menerima Upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima Pekerja. (ref. UU. No. 13/2003, Pasal  155 ayat  3)


Makna dari pasal ini adalah:
1. Skorsing dalam hal menunggu keputusan dari LPPHI dapat dilakukan lebih dari tiga bulan.
2. Selama skorsing tersebut upah tetap dibayar penuh.


Dengan demikian menggunakan PKB Pasal 73 Ayat 2 untuk menghentikan pembayaran upah bagi karyawan yang sedang menjalani skorsing lebih dari tiga bulan adalah suatu kesalahan dalam menafsirkan dan memahami PKB. (NFS)

Pasal 73

Pembebasan Tugas atau Skorsing

1.        Perusahaan dapat melakukan pembebasan tugas atau skorsing dan melarang Pekerja memasuki lokasi kerja Perusahaan dalam hal-hal sebagai berikut.

a.       Pekerja tidak menunjukkan atau melakukan perbaikan perilaku setelah menerima Surat Peringatan terakhir.

b.      Terdapat petunjuk kuat bahwa  Pekerja melakukan sabotase pada Perusahaan.

c.       Ditemukan indikasi kuat bahwa Pekerja melakukan pelanggaran atau kesalahan dan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Perjanjian Kerja Bersama ini yang dapat dikenakan Pemutusan Hubungan Kerja

d.      Pekerja ditahan oleh pihak yang berwajib.

2.        Jangka waktu skorsing dalam ayat (1) paling lama 3 (tiga) bulan berhak atas Upah sebesar 100 % (seratus persen) dari Upah sebulan

3.        Dalam hal Pekerja menunggu keputusan dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial apabila Pekerja dalam proses Pemutusan Hubungan Kerja, maka selama skorsing tetap menerima Upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima Pekerja. (ref. UU. No. 13/2003, Pasal  155 ayat  3).